Wapres : Ujian Nasional Tidak Jadi Dihapus

365


Demosmagz.com – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla tidak menyetujui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir terkait moratorium (penghentian sementara) Ujian Nasional (UN). Hal demikian diungkapkan berdasarkan hasil rapat terbatas, bahwa diputuskan bahwa pelaksanaan UN memang harus dikaji ulang agar hasilnya lebih maksimal.

“Hasilnya usulan moratorium (UN) itu tidak disetujui, tetapi disuruh kaji ulang,” kata JK di Istana Wapres, Jakarta pada Rabu (7/12).
Pengkajian ulang pelaksanaan UN tersebut demi peningkatan mutu pendidikan, juga demi terciptanya pemerataan pendidikan di Indonesia. Saat itu masih dibutuhkannya evaluasi terhadap penyelenggaraan UN.
“Tanpa ujian nasional bagaimana bisa mendorong bahwa kita pada tingkat berapa, dan apa acuannya untuk mengetahui bahwa dari ini kemudian nanti tanpa ujian nasional. Harus dengan soal yang hampir sama, harus diketahui Jawa begini, Sulawesi begini, Kalimantan bagaimana. Baru bisa. Kalau tanpa itu bagaimana caranya,” papar JK.
Lanjut JK, di hampir seluruh negara memiliki mekanisme sejenis UN untuk mengukur tingkat pendidikan di negaranya. Maka, pelaksanaan UN masih dibutuhkan demi meningkatkan daya saing dengan negara lain dalam dunia pendidikan.
“Tanpa ujian nasional, daya saing kita akan, semangat anak-anak belajar itu berkurang. Jadi usulan tadi (moratorium UN) tidak diterima tetapi disuruh kaji dan secara perbandingan lebih dalam lagi untuk memperbaiki mutu,” ujar JK, di kutip dari beritasatu.com.
Mekanisme pelaksanaan UN harus lebih efektif lagi dalam menunjang pendidikan,hal tersebut di intruksikan dalam ratas agar mekanisme pelaksanaan UN dievaluasi. JK juga mengungkapkan akan digelar ratas lanjutan untuk membicarakan cara efektif penyelenggaraan dan manfaat UN.

Jika saja moratorium UN 2017 disetujui oleh presiden, maka akan diberlakukannya Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai pengganti UN. Kepala dinas Pendidikan Bontang mengaku belum siap jika dilaksanakaannya USBN karena keterbatasan anggaran.
Untuk penyelenggaraan USBN bisa mencapai Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar. Menurutnya, anggaran tersebut digunakan untuk pelatihan guru dalam membuat soal, produksi soal, operasional saat ujian, dan lainnya. Belum lagi, selain dari sisi anggaran, jika USBN berlaku rencananya akan menguji seluruh mata pelajaran yang diajarkan di sekolah.
“Karena USBN itu diserahkan ke daerah masing-masing untuk pelaksanaannya. Tingkat SD dan SMP diserahkan ke kabupaten/kota, sedangkan SLTA di tingkat provinsi.” ujar Dasuki, seperti dikutip dari prokal.co.
Sedangkan, alasan adanya moratorium UN menurut Mendikbud Muhadjir salah satunya karena anggaran. Pelaksanaan UN menyedot APDN hingga Rp 500 miliar per tahun, Muhadjir menyatakan biaya tersebut lebih baik digunakan untuk megawasi, membimbing dan merevitalisasi 70% sekolah yang masih dibawah standar nasional.
Selain itu alasan lainnya dalam rapat kerja bersama komisi X DPRD RI, di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 1 Desember 2016. Diantaranya : sesuai dengan visi Nawa Cita dari Presiden Joko Widodo, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung nomor 2596/2009, rencana wajib belajar 12 tahun serta menghindari siswa putus sekolah, Hasil UN tak mampu meningkatkan mutu pendidikan dan kurang mendorong siswa secara utuh, cakupan UN juga terlalu luas sehingga sulit dikerjakan dengan kredibel, UN sudah tak berimplikasi langsung pada siswa karena tak lagi dikaitkan dengan kelulusan.
Kemudian alasan lainnya yang dikemukakan Muhadjir adalah UN cenderung membawa proses belajar pada orientasi belajar yang salah, karena hanya bersifat menguji ranah kognitif dan beberapa mata pelajaran tertentu. Kemudian sampai saat ini bentuk instrumen UN adalah pilihan ganda sehingga menjauhkan dari pembelajaran yang mendorong siswa berpikir kritis, analitis, dan praktik-praktik penulisan essai sebagai latihan mengekspresikan pikiran dan gagasan peserta didik. UN juga bukan digunakan sebagai alat pemetaan mutu yang tepat karena dalam pemetaan mutu tidak perlu dilakukan setiap tahun dan diberlakukan untuk seluruh siswa. Pada hakekatnya, UN terkait dengan kelulusan dan meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi.

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY