Proyek DAK Bisa Dihentikan Jika Proses Hukum Telah Berjalan

297

Cirebon, Demosmagz.com –  Pekerjaan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN senilai 96 M menuai banyak polemik. Dalam pelaksanaannya, diduga ada indikasi penyimpangan anggaran yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Kejaksaan negeri menyatakan sikapnya untuk memproses polemik tersebut ke ranah hukum. Apabila terbukti dalam penyelidikan, maka proyek harus dihentikan.

Berdasarkan Perpres no 38 tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Bada Usaha Penyedia Infrastruktur (KBPU), dinyatakan dalam pasal 3 poin (b) disebutkan penyediaan infrastruktur harus memenuhi standar kualitas, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu.

Kualitas yang dimaksud yaitu pembangunan infrastruktur harus berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sesuai dengan spesifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Kemudian tepat sasaran yaitu bisa dilihat dari studi kelayakan diawal sebelum pelelangan tender. Apabila masih layak jangan dimasukkan, tidak layak ini yang dimaksud adalah tidak efisien. Pengerjaan yang ada tentunya berdasarkan skala prioritas agar tepat sasaran. Tepat waktu, ini bisa dilihat dari perencanaan sampai time schedule pengerjaan.

Faktanya, dilapangan ditemukan bahwa  dibeberapa titik proyek pembangunan infrastruktur DAK tersebut tidak memenuhi standar kualitas, tidak efisien, tidak tepat sasaran, dan juga tidak tepat waktu karena pelaksanaannya molor dan kontrak di perpanjang.

“Berdasarkan kajian dilapangan dengan mata telanjang pun bisa dilihat penyimpangan tersebut, dan jelas berati bertentangan dengan Perpres tersebut,” ujar Mumu Sobar Muklis, Jubir Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos) Cirebon, Kamis (16/02).

Berdasarkan peraturan lainnya, yaitu Perpres no 122 tahun 2016 tentang Percepatan  Penyediaan Infrastruktur prioritas (PPIP). DAK yang dialokasikan untuk pembangunan Jalan, Trotoar, Drainase masuk dalam kategori prioritas. Maka dari itu dibentuk Komite  PPIPD, yang salah satunya adalah Kejaksaan.

“Kejaksaan dalam hal ini ikut juga bertanggung jawab, karena masuk dalam komite pengawas, agar pengerjaan lebih dipercepat tanpa menyalahi aturan yang ada. Sayangnya ini tidak optimal, dugaan penyimpangan tetap terjadi,” pungkasnya.

Sementara itu Kasi Intel Kejaksaan Negeri  Kota Cirebon mengakui telah ada tim yang mengawasi sekaligus memberikan saran kepada Pemkot agar pelaksanaan proyek tidak menuai polemik. Ia pun mengakui, bahwasanya dalam pelaksanaan proyek patut di indikasi adanya dugaan – dugaan penyimpangan anggaran.

“Kami akan mengawal polemik DAK 96M tersebut, sejauh ini kami masih dalam tahap mencari bukti – bukti dan fakta. Kalau terbukti, maka pengerjaan proyek bisa dihentikan,” ucapnya saat menemui aksi unjuk rasa Gemsos Cirebon, didepan kantor Kejari.(Epri)

Baca Juga :

Diduga Banyak Penyimpangan, Aparat Penegak Hukum Segera Bertindak terkait DAK 96 M

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY