Penyerapan Anggaran Dinilai Hoaks, BPK Diminta Segera Audit DAK 96 M

356


Demosmagz.com – Dugaan Kebocoran Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai 96 M untuk pembangunan Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan di 3 Kecamatan Kota Cirebon dinilai perlu di Audit lebih awal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, Pemkot dinilai mengeluarkan pernyataan yang diduga pula sebagai pembohongan publik terkait penyerapan angggaran DAK tersebut.

Kasus DAK ini pun menyedot perhatian para Akademisi di Kota Cirebon, dalam hal ini salah satu akademisi Agus Dimiati mempertanyakan kinerja lembaga-lembaga terkait seperti Pemkot, DPRD dan para pengawas. Ia menilai, patut diduga adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek DAK tersebut.

“Dugaan tersebut bisa dilihat dari proyek yang belum selesai namun sudah rusak, padahal masih dalam tahap uji coba, Berarti ada pelaksanaan proyek yang tidak sesuai spek, sehingga kualitasnya sangat rendah,” ujarnya kepada Demosmagz ketika dikunjungi dikantor Lembaga Bantuan Hukum Unswagati, Senin (13/02).

Gusdim, begitu sapaan akrab akademisi Unswagati ini, juga menyoroti terkait proyek DAK salah satu penyebab penyimpangan karena lemahnya pengawasan dari lembaga – lembaga terkait. Melihat kondisi fakta dilapangan banyak yang tidak sesuai spesifikasi, Gusdim menilai Pemkot dan DPRD harus segera bertindak tegas.

“Melihat keadaan seperti sekarang ini, lantas tanggung jawab Walikota dan DPRD seperti apa? Jika ditemukan ada yang tidak sesuai spek, dimana – mana juga sudah pasti harus dibongkar dan dibenahi agar sesuai” pungkasnya.

Sementara itu, dilain pihak, Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos) Cirebon, juga memiliki pendapat bahwa patut diduga ada penyimpangan anggaran DAK  menggunakan dana APBN yang tidak lain merupakan uang dari keringat dan kerja keras rakyat. Gemsos menilai ada kerugian keuangan negara dalam pelaksanaannya.

“Jelas rakyat disini yang sangat dirugikan, uang rakyat tidak dipergunakan sebagai mana mestinya tidak salah kiranya kalau masyarakat menggangap ada kerugian keuangan negara yang harus segera disikapi, Harus ada yang segera melaporkan kasus tersebut,” kata Mumu Sobar Muklis selaku Juru Bicara Gemsos Cirebon.

Tidak hanya soal dugaan kerugian negara, Gemsos menilai bahwa Pemkot telah mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi fakta dilapangan. Sebelumnya Pemkot telah menyatakan bahwa penyerapan anggaran DAK sebesar 56%, ini pernyataan yang dinilai pembohongan publik.

“Berdasarkan hasil kajian kami, dilapangan banyak ditemukan fakta – fakta bahwa ada sekitar 11,88 % di Kecamatan Harjamukti saja yang tidak sesuai Spek, belum di tempat yang lain, jadi penyerapan anggaran sebetulnya kurang dari 56%, disini jelas ada hoaks yang berindikasi pembohongan publik oleh Pemkot,” tukasnya. (Epri)

Baca Juga :

Diduga Banyak Penyimpangan, Aparat Penegak Hukum Segera Bertindak terkait DAK 96 M

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY