Pengamat Politik Kecam Sikap DPUPR Terkait Anggaran Pembangunan Kota Cirebon

287


Cirebon, Demosmagz.com Pengamat politik dan organisasi kemahasiswaan baik internal atau eksternal mengecam keras atas sikap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang dinilai tidak terbuka (transparan) atas pembangunan yang ada di Kota Cirebon, dikarenakan pihak DPUPR enggan untuk menghadiri kegiatan Diskusi Publik dengan tema Apa Kabar Pembangunan Kota Cirebpon. Atas sikapnya tersebut, publik justru semakin menyoroti kinerja DPUPR yang dinilai sangat buruk.

Atas sikap dari DPUPR yang tidak transparan tersebut memancing reaksi publik yang luar biasa, dan akhirnya pengamat politik Kota Cirebon ikut menanggapi, salah satunya yaitu Khaerudin Imawan. Diera keterbukaan informasi saat ini, Ia menilai justru sikap DPUPR sangat kontraproduktif.

UU jelas mengatur adanya keterbukaan informasi publik, Semua yang bersumber dari uang rakyat wajib untuk dipertanggung jawabkan melalui transparansi termasuk dalam pembangunan, jika mereka enggan maka publik akan semakin mencurigai dan bertanya – tanya ada apa dengan DPUPR? bahkan bisa memancing demonstrasi yang lebih besar, tidak menutup kemungkinan jika mahasiswa kemudian menduduki kantor DPUPR Ujarnya ketika ditemui oleh demosmagz.com, Kamis (09/03)

Menurut Khaerudin, DPUPR sesuai dengan tugasnyainya memiliki kewajiban menyampaikan informasi dengan sebenar – benarnya kepada masyarakat atas semua yang telah dilakukannya. Lebih lanjut, Ia menilai DPUPR harus berani menyampaikan informasi dan juga berani untuk datang di forum – forum masyarakat, jika memang mereka merasa benar.

Kejaksaan saja mau untuk menghadiri, masa DPUPR tidak Kalau memang apa yang telah dikerjakannya benar, saya rasa tidak ada alasan bagi DPUPR untuk tidak melakukan transparansi, salah satunya dengan menghadiri undangan acara diskusi publik, tukasnya.

Sementara itu dilain pihak, Jubir dari Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos) Cirebon mengancam akan menduduki kantor DPUPR jika tidak mau untuk melaksanakan transparansi atas kinerja yang telah dilaksanakan, terutama soal pembangunan dimana Cirebon akan menjadi kawasan pusat kegiatan ekonomi nasional.

Jika mereka tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk melakukan transparansi, tidak tanggung – tanggung dan tanpa toleransi, kami akan menduduki kantor DPUPR sampai mereka mau untuk memenuhi tuntuan transparansikan pembangunan yang bersumber dari uang rakyat, ucap Mumu Sobar Muklis Kepada Demosmagz.com. (Epri)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY