Menanti Netizen dan Pengguna Internet Ramai – Ramai Mengisi Jeruji Besi

351


Demosmagz.com – Nasional, Revisi UU ITE, Rakyat Indonesia bisa tiba – tiba menjadi seorang narapidana (pesakitan), penjahat, berkelakukan tidak baik, masa depan terancam karena menjadi penghuni jeruji besi. Bukan karena membunuh, memperkosa, mencuri, atau korupsi. Melainkan karena jari jemarinya yang mengisi beranda Facebook, membuat status di Twitter, memposting foto di Instagram, menyebarkan Video Youtube, dan postingan di blog, menyebarkan petisi online, membuat pesan berantai lewat SMS atau telefon  dan media informasi telekomunikasi lainnya.

Hal itu menandakan kemunduran zaman telah terjadi akhir – akhir ini di bumi pertiwi, dan lagi – lagi menambah daftar buruk kegagalan reformasi dan juga pembatasan demokrasi yang sering di gembar gemborkan itu. Ya, kali ini masyarakat dari Sabang sampai Merauke kembali dibungkam, tidak bebas menampilkan ekspresi, aktualisasi serta eksistensinya. Cita – cita reformasi diantaranya melindungi hak konstitusi setiap warga negara dalam hal kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Setelah Revisi UU ITE belakangan ini, jangan harap para pelaku dunia maya seperti blogger dan netizen bisa bebas. Setelah mata, telinga, dan mulut pernah dibungkam dimasa lalu, sekarang giliran jari jemari kita yang diikat.

Revisi  Undang – Undang no 11/2008 tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sudah resmi disahkan oleh DPR pada tanggal 27 Oktober 2016. Pemerintah dan DPR telah berkompromi dalam soal UU ITE, dengan berbagai klaim seperti telah sesuai dengan perkembangan internet dan melindungi masyarakat dari tindak tanduk penggunaan internet seperti pornografi, dan penjaminan dalam transaksi elektronik (E- Commerce). Namun, apakah revisi tersebut dengan berbagai alasan dan latar belakangnya benar – benar ditujukan untuk kepentingan publik?

Guys, awal mula munculnya UU – ITE ini sejak zaman kepemimpinan SBY, yang pada waktu itu internet mulai menjadi kebutuhan pokok, terutama soal transaksi elektronik. Perkembangan zaman membuat pola hidup berbeda. Banyak masyarakat yang telah tertipu oleh produk – produk yang dijual melalui internet. Oleh karena itu dibuatlah payung hukumnya untuk melindungi masyarakat dan para pelaku industri transaksi elektronik.

Selain soal dagang itu, tujuan selanjutnya yaitu untuk melindungi masyarakat dari konten – konten negatif yang beredar di internet seperti pornografi yang memang bisa diakses dengan mudah. Konotasi konten negatif ini yang kemudian dijadikan legitimasi memasukkan pasal pencemaran nama baik, penghinaan dan penistaan. Pasal 27 ayat 3 yang memang menjadi perdebatan dan kontroversi, karena diangap sebagai alat penguasa dalam menjerat mereka yang ingin mengkritik.

Pada mulanya lahir saja memang sudah banyak sekali perdebatan mengenai UU ITE tersebut, bahkan sampai diajukan Judicial Review (peninjauan kembali) kepada Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan UUD 45 dan hak asasi manusia soal kebebasan berpendapat yang sebagai mana menjadi salah satu negara demokratis.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memang begitu pesat, yang kemudian membawa Indonesia kepada era digitalisasi. Sebelumnya internet dikategorikan sebagai dunia maya, untuk sat ini internet bahkan hampir memasuki dunia nyata. Seluruh aktifitas masyarakat hampir bisa dilakukan melalui teknologi informasi, khususnya internet dan digitalisasinya.

Perkembangan tersebut memang membawa dampak positif dan negative, sudut pandang terhadap dampak ini berbeda penilaian antar subjek dan objek. Logika masyarakat misalnya dengan adanya internet mereka bisa dengan mudah melakukan aktifitas dan menyampaikan pendapat. Tidak perlu lagi mereka berunjuk rasa, cukup dengan mengkritik atau memberikan pendapat melalui internet (medsos) bisa mempengaruhi kebijakan Pemerintah.

Dari posisi pemerintah, hal ini bisa dianggap negatif karena membahayakan posisi/ kedudukan para penguasa. Semisalnya, pada tahun 2012 melalui facebook dan alat komunikasi internet lainya berhasil mengerakan mahasiswa yang kemudian berunjuk rasa pada soal kasus BBM. Yang pada saat bersamaan di Mesir berhasil revolusi (menggulingkan penguasa) melalui internet pula (Facebook, internet dan Youtube). Internet saat ini mudah sekali memncing reaksi publik.

Dalam hal pemilihan pemimpin (Presiden atau Kepala Daerah) pun internet menempati peran penting dan tidak lepas dari bidikan para politisi dan tim suksesnya. Pemanfaat internet dalam soal pertarungan politik bermula pada Pilgub DKI Jakarta, dimana Jokowi dan Ahok berhasil memenangkan dengan menggeser yang lain. Kontribusi terbesarnya yaitu akibat kempen di dumay dengan pasukan sibernya. Pada saat Pilpres 2014 pun sama, perang opini terjadi di dunia maya yang berhasil mempengaruhi publik di dunia nyata.

Kasus terkahir yaitu terjadi pada saat penyebaran video Gubernur Jakarta atau Ahok soal dugaan penistaan agama. Video tersebut kemudian menjadi viral dan trending topik yang melahirkan respon publik yang luar biasa, sejarah demonstrasi terbesar terjadi. Momentum Pilkada dimanfaatkan oknum untuk saling serang dan menjatuhkan lawan politiknya.  Berawal dari kasus ini, kemudian dimanfatkan oleh Pemerintah (penguasa) untuk  dorongan  revisi UU ITE yang kemudian bergulir di meja DPR, pembahasannya pun sangat cepat, tidak seperti biasanya, yang kemudian segera disahkan. Sebagai politisi yang juga memiliki niatan berkuasa dan mempertahankan kekuasaan (DPR dan Pemerintah) berkepentingan dalam hal ini.

Kemajuan teknologi informasi masih sebatas ditataran yang sifatnya hanya dikulit saja. Secara filosofis dan strategis jauh dari unsur pemanfaatan, bahkan keluar dari konstitusi, dan mundur berpuluh – puluh tahun kebelakang. Pasal yang berada didalam UU ITE sangat bisa sekali digunakan oleh penguasa (pengusaha) dimanapun berada untuk menjerat masyarakatnya yang berusaha untuk memberikan kritik. Dengan dalih pencemaran nama baik dan sebagainya. Sudah banyak contoh dalam soal ini.

Saat ini kita hidup di zaman Reformasi (katanya) dengan era digitalisasi, namun dalam suasana yang sebentar lagi akan kembali kepada tahun – tahun di era Orde Baru. Kita bakal melihat, mendengar, menyaksikan, kerabat, teman, sudara, anak, dan masyarakat lainnya menjadi penghuni jeruji – jeruji besi karena hanya memberikan komentar di Facebook soal pemerintah, membuat status di Twitter, memposting poto diinstagram yang kesemuanya bertujuan baik; memberikan kritik untuk evaluasi. Bukan lagi mulutmu harimau mu, namun jari jemari harimaumu. Penduduk Indonesia bisa dijadikan seorang narapidana/pesakitan, penjahat, hanya karena ketikan tangannya yang mungil di Facebook, Youtube, Blog, Facebook, Twitter, Instagram dan media informasi komunikasi lainnya. Sebuah kemunduruan zaman telah terjadi. Reformasi rasa Orde baru.

Penulis : Efri Fahmi Azis

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY