Parkir Kota Cirebon (1) : Ketika Parkiran Tentukan Tingkat Layak Huni Kota

268


Cirebon, demosmagz.com – Parkir menjadi isu yang penting di kalangan masyarakat, terutama perkotaan. Bisa dikatakan parkir menjadi salah satu potensi pendapatan suatu kota apabila dikelola dengan baik bahkan parkir bisa menentukan tingkat kelayakan huni suatu kota. Secara definisi parkir adalah kebutuhan kendaraan terhadap area untuk berhenti. Cirebon sebagai kota jasa, tingkat kebutuhan akan area parkir menjadi sangat penting. Demosmagz mencoba membuat liputan khusus mengenai parkir di kota Cirebon.

Secara dasar hukum parkir di kota Cirebon sudah diatur dalam perda no 8 tahun 2001 tentang  parkir di badan jalan kota Cirebon dan perda no 02 tahun 2008 tentang perubahan atas perda no 08 tahun 2001. Perlu kita garis bawahi Pada perda no 08 tahun 2001 pasal 1 Ayat 7  berbunyi Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa parkir yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha. Jelas bahwa parkir merupakan retribusi daerah yang menjadi salah satu unsur pendapatan daerah yang memiliki potensi. Besar retribusi parkir diatur dalam perda perubahan no 02 tahun 2008 dengan rincian retribusi sebagai berikut :

  1. Sepeda motor ……….. Rp. 500 setiap kali parkir.
  2. Mobil penumpang …… Rp. 1.000 setiap kali parkir.(sedan, jeep, van dan sejenisnya)
  3. Mobil Box Kecil ……… Rp. 2.000 setiap kali parkir.
  4. Tractor Head (Mobil Penarik) Rp. 2.000 setiap kali parkir.
  5. Mobil Bus Sedang ….. Rp. 3.000 setiap kali parkir. (Elf, Kopayu dan sejenisnya)
  6. Mobil Bus Besar …….. Rp. 10.000 setiap kali parkir. (Bus Pariwisata dan sejenisnya)
  7. Mobil Barang (truck) Engkel (Bak/Bok) Rp. 3.000 setiap kali parkir.
  8. Mobil Barang (truck) Double (Bak/Bok) Rp. 4.000 setiap kali parkir.
  9. Mobil Barang (truck) Rp. 9.000 setiap kali parkir. (Tronton / As Ganda)
  10. Kereta Tempel, Kereta Gandeng (Bak / Bok) Rp. 10.000 setiap kali parkir.

Restribusi tersebut akan menjadi potensi besar  pendapatan daerah apabila pengelolaan parkir di kelola dengan baik dari mulai dinas yang berwenang sampai petugas parkir yang bertugas dilapangan. Lalu bagaimana dengan pengelolaan parkir di kota Cirebon? Pertanyaan tersebut menjadi dasar  Demosmagz dalam liputan berikutnya. Demosmagz dalam liputan khusus ini akan mencoba mencari akar permasalahan dari mulai keluhan masyarakat mengenai pelayanan parkir, implementasi dasar hukum, potensi parkir sebagai pendapatan daerah, area parkir “legal dan illegal” serta tindak lanjut penangananya, dan bagaimana konsep serta rancangan manajemen parkir untuk meningkatkan kelayakan huni kota Cirebon.(Rangga)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY