Kembali Gelar Aksi DAK 96 M, Gemsos Minta Kembalikan Uang Rakyat Pada Tempatnya

449

Cirebon, Demosmagz.com – Terkait dugaan adanya indikasi penyimpangan anggaran yang merugikan keuangan negara pada pelaksanaan proyek infrastruktur yang dibiayai menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) 96 M semakin memanas. Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos) Cirebon kembali menggelar aksi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon, menuntut agar Kejaksaan segera bertindak untuk menyelamatkan uang rakyat.

Seperti yang diungkapkan oleh Jubir Aksi, Mumu Sobar Muklis, Kejaksaan sebagai penegak hukum dan juga pengawas untuk mengontrol jalannya pelaksanaan proyek harus segera mengambil langkah tegas. Apabila proyek dipaksakan terus berjalan maka rakyat yang akan dirugikan.

“DAK bersumber dari APBN yang merupakan uang rakyat. Proyek harus segera dihentikan agar uang rakyat bisa diselamatkan, dan tidak keluar dengan sia – sia. Kembalikan uang rakyat pada tempatnya,” pungkasnya pada saat hiring dengan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Kamis (16/2).

Selain itu, kata dia, Kejari harus segera bergerak dengan cepat sebelum masa kontrak kedua ini selesai bulan Maret mendatang. Agar sisa anggaran yang ada di kas daerah bisa diselamatkan apabila proyek DAK tersebut segera dihentikan.

“Kasus ini harus segera masuk dalam ranah hukum, agar proyek bisa dihentikan sampai adanya keputusan hukum tetap dan mengikat dari para penegak hukum. Jika itu dilaksanakan, maka Kejari patut di apresiasi sebagai panglima pemberantasan korupsi. Kembalikan uang rakyat pada tempatnya, agar bisa lebih bermanfaat bagi publik” ucapnya.

Lebih lanjut, Mumu mengungkapkan, dari awal Kejari sudah masuk dalam tim komite pengawas proyek. Logika sederhana, pastinya Kejari mengetahui betul adanya dugaan berbagai penyimpangan. Akan tetapi, kenapa baru sekarang di akhir masa kontrak proyek Kejari baru menyatakan sikapnya.

“Aneh, harusnya dari awal bisa dihentikan, karena Kejari masuk dalam pengawas yang pastinya tahu betul fakta dan data dilapangan seperti apa. Alasan sedang mencari data dan fakta itu tidak masuk akal. Apabila tidak sigap, pastah kalau masyarakat mempertanyakan kinerjanya, dan ada apa dengan Kejari? Jangan – jangan ikut terlibat merampok uang rakyat juga,” tukasnya.  (Epri)

Baca Juga :

Proyek DAK Bisa Dihentikan Jika Proses Hukum Telah Berjalan

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY