Fenomena Gempuran Puluhan Juta Tenaga Kerja Asing Bikin Heboh

514
Workers walk toward a construction site in Beijing, August 28, 2014. China is confident of maintaining a medium-to-high rate of economic growth, Premier Li Keqiang was quoted by state television as saying on Tuesday. REUTERS/Jason Lee (CHINA - Tags: POLITICS BUSINESS SOCIETY)


Tingkat penganggguran yang meningkat akan berbanding lurus dengan meningkatnya angka kemiskinan yang kemudian memiliki efek domino lainnya seperti tingkat kriminalitas serta stabilitas perekonomian negara di sektor menengah kebawah yang memang jumlahnya paling banyak di Indonesia!

Demosmagz.com – Sobat demagz tentu beberapa waktu yang lalu pernah mendengar serbuan impor barang dari Tiongkok, termasuk cangkul. Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produk – produk negeri Tirai Bambu tersebut, tenaga kerja pun merupakan salah satu sektor yang digempur. Tahun 2016 ini, Tenaga Kerja Asing (TKA) meningkat derastis, terutama dari Tiongkok yang mencapai 21.000. Serbuan TKA ini dimulai sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 yang ditekan Jokowi pada Maret lalu., dimana 169 negara dibebaskan dari kewajiban memiliki visa untuk Indonesia.

Persoalan TKA memang menjadi salah satu topik yang sering mencuat kepermukaan, terutama mengenai perkembangan ISU TKA asal Tiongkok yang memang sering tertangkap tangan, dan tertangkap layar kaca. Pada tahun 2015 silam, pada saat membangun PLTU Celukan, Buleleng, Bali, menjadi salah satu ISU TKA yang memanas, dimana tenaga kerjanya dikabarkan tak ada satu pun dari Indonesia, dikuasai penuh oleh TKA dari Tiongkok.

Persoalan TKA ini hampir menjadi sorotan seluruh elemen masyarakat, tidak terkecuali dengan mahasiswa. Puluhan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah, Kendari, Sulawesi Tengah, melakukan demonstrasi mengecam keras masuknya TKA asal Tiongkok. Sebanyak 17 pekerja asing asal Tiongkok dari Indonesia Morowali Industry Park (IMIP) yang bekerja di perusahaan pertambangan Bintang Delapan Mineral (BDM) Morowali, dicegat oleh mahasiswa tersebut, Selasa, 27 Desember 2016.

Bejibunya TKA Tiongkok dikecam

Jumlah TKA paling banyak di Indonesia saat ini berasal dari Tiongkok, India dan Singapura. Diantara negara tersebut TKA dari Tiongkok memang yang paling banyak tertangkap dan terancam di Deportasi oleh Pemerintah. Sejumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok yang bekerja sebagai buruh kasar di salah satu perusahaan pengolahan baja di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, terancam dideportasi.

Kejadian sama terjadi di Jawa Barat, yang dekat dengan pusat Pemerintahan RI. Kabupaten dan Kota Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Bodetabek) disebut-sebut menjadi pintu masuk paling rawan buat orang asing yang bekerja secara ilegal di wilayah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil evaluasi, warga asing yang paling banyak melakukan pelanggaran berasal dari India, Singapura, dan Tiongkok. Karena itu, pihaknya terus berupaya melakukan pengawasan ketat terhadap keberadaan pekerja asing tersebut. Caranya membentuk Timpora di setiap kabupaten yang beranggotakan 20 orang.

Melihat fenomena gempuran TKA menjadi fokus perhatian serikat – serikat buruh di Indonesia, menurut buruh bahwa akar persoalan dari TKA ini karena bebas Visa yang di keluarkan oleh Presiden Jokowi, yang dinilai Pro Asing, dan tidak berpihak kepada tenaga kerja dalam negri. Untuk itu, buruh menuntut agar peraturan mengenai bebas visa untuk dicabut.

“Kami mendesak Presiden Joko Widodo mencabut bebas visa bagi Tiongkok karena banyak disalahgunakan tenaga kerja asing (TKA) Tiongkok,” ucap Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal dalam siaran pers, Selasa, 27 Desember 2016.

Said berujar, data TKA asal Tiongkok yang dilansir Kementerian Tenaga Kerja sekitar 21 ribu orang sebagai kebohongan besar. Sebab, tutur dia, data tersebut hanya mencatat TKA legal yang skill worker atau pekerja yang berketerampilan. Sedangkan yang dipersoalkan serikat buruh adalah TKA Tiongkok yang unskill worker atau tidak berketerampilan dan ilegal.

Said mengatakan pihaknya mencatat, TKA Tiongkok yang unskill worker dan ilegal mencapai ratusan ribu orang. Mereka bekerja di sektor manufaktur, PLTU, perdagangan, dan jasa yang tersebar di Bali, Kalimantan, Sulawesi Tenggara, Papua, Banten, serta Jakarta. “Bahkan di Pulogadung ada TKA Tiongkok ribuan orang sebagai unskill worker tidak tercatat di Kemenaker,” katanya.

BKPM mencatat jumlah proyek dari investasi Tiongkok masih yang terbanyak dibandingkan negara lainnya, pada 2014 hanya ada 501 proyek lalu meningkat 100 persen lebih pada 2015 menjadi 1052 proyek. Jumlah ini setara hampir 10 kali lipat jumlah proyek Tiongkok di Indonesia 2010 sebanyak 113 proyek. Semakin banyak proyek, maka semakin pula banyak tenaga kerja asing yang berpeluang terserap dengan iming-iming transfer keterampilan atau bagian dari kebutuhan realisasi sebuah investasi.

Catatan ini sangat klop dengan jumlah pekerja asing di Indonesia dalam lima tahun terakhir rata-rata mencapai 70 ribuan orang. Pada 2012 total tenaga kerja asing 72.427 orang, lalu hingga akhir 2015 menyusut jadi 69.025 orang, hingga November 2016 sedikit bertambah jadi 74.813 orang.

Kenaikan jumlah tenaga kerja asing juga terjadi dari pekerja Tiongkok, yang akhir 2015 lalu hanya terdeteksi 17.515 orang, lalu bertambah 21 persen dalam tempo 11 bulan. Kenaikan jumlah pekerja Tiongkok yang bekerja di Indonesia memang sudah tren terjadi sejak 2014 saat Presiden Jokowi mulai menjabat, yang pada waktu itu pekerja Tiongkok hanya 16.328 orang.

Persoalan gempuran TKA asal Tiongkok tersebut tidak bisa terlepas dari persoalan dalam negri Tiongkok itu sendiri. Kelesuan ekonomi yang melanda sejak 2015 sampai pyncaknya pada Februari 2016 lalu terjadi PHK besar – besaran yang melanda. Negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia tersebut akhirnya ekspansi ke beberapa belahan dunia untuk mempertahankan hidup, semisal Afrika dan Indonesia, yang memang peraturannya memudahkan.

Riuh soal isu tenaga kerja asing Tiongkok sampai ke telinga Ketua MPR Zulkifli Hasan. Ia menyoroti soal kebijakan bebas visa harus dievaluasi karena ada kekhawatiran diselewengkan oleh tenaga kerja asing ilegal untuk masuk ke Indonesia termasuk Tiongkok. Bila dibiarkan, hal ini akan berpotensi mengurangi kesempatan kerja di dalam negeri. Data BPS mengatakan bahwa per Agustus 2016 masih ada 7 juta orang Indonesia berstatus pengangguran dari 125 juta angkatan kerja yang ada. Pemerintah pun bukan tak sadar terhadap beberapa soal sensitif ini.

Indonesia sendiri, masih banyak tenaga kerja kasar, dan pengangguran yang berkelantungan dimana – mana. Mulai di Desa, hingga pelosok Kota. Ini yang seharusnya di perhatikan, mengedepankan kepentingan publik dalam negri harus diutamakan. Bukan justru menyelamatkan negara lain, sedangkan negara sendiri sedang dalam bayang – bayang ancaman pengangguran.(Aziz)

 

Baca juga :

Refleksi Hari Anti Korupsi: Revolusi Mental Berawal dari Anak dan Istri!

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY