6 Poin Penting Bagi Masyarakat Desa Cegah Korupsi Daerah

569
ilustrasi

Demosmagz.com – “Desa harus jadi kekuatan ekonomi, Agar warganya tak hijrah ke kota, Sepinya desa adalah modal utama Untuk bekerja dan mengembangkan diri” penggalan lirik iwan fals mengenai harapan tentang desa menjadi kekuatan ekonomi untuk realita saat ini bisa menjadi kenyataan. karena setiap desa setelah ada undang-undang desa kini diberikan dana untuk melakukan pembangunan dengan nilai yang besar setiap tahunnya. tapi hal tersebut akan cepat terwujud apabila masyarakat desa pun ikut berpartisipasi dalam pengawasan terhadap dana desanya. Masih banyaknya kasus korupsi ditingkat desa menjadikan latar belakang KPK selaku komisi pemberantas korupsi mengeluarkan surat himbauan kepada seluruh kepala desa di Indonesia dengan nomor : B.7508/01-16/08/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 dan ditandatangani oleh Ketua KPK Agus Rahardjo. Dalam surat himbauan tersebut ditegaskan bahwa surat tersebut harus diperbanyak dan di tempel di tempat-tempat strategis agar dapat di ketahui oleh masyarakat desa.

Ada enam poin penting yang perlu kita ketahui sebagai masyarakat desa dalam surat tersebut,keenam poin itu antara lain :

  1. Mematuhi seluruh peraturan tentang pengelolaan Keuangan Desa khususnya dalam penggunaan dana desa dengan menghindari pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.
  2. Memahami dengan baik dan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pengelolaan keuangan desa.
  3. Membuka ruang partisipasi aktif masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan atas pemanfaatan keuangan dana termasuk dana desa.
  4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama-sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) dan Kementerian Dalam Negeri melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan keuangan desa khususnya dana desa.
  5. Mendorong partisipasi masyarakat agar melakukan pengawasan dan melaporkan informasi serta keluhan yang dianggap perlu terkait penggunaan Keuangan Desa khususnya Dana Desa kepada Satgas Desa Kemendesa, PDTT melalui website Satgas Kemendesa satgas.kemendesa.go.id.
  6. Memperbanyak surat himbauan ini dan menempelkannya di tempat-tempat strategis misalnya di Kantor Desa atau di tempat-tempat lain yang mudah dibaca masyarakat.

Jadi bagi masyarakat desa mari kita menjadi masyarakat yang aktif dalam mengawasi dana desa untuk pembangunan dan kesejahteraan desa kita. Dan kita tidak perlu takut untuk melaporkan apabila ada indikasi penyelewengan dana desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Jika hal tersebut ada, segera laporkan demi terciptanya desa sebagai kekuatan ekonomi bangsa. (rangga)

Baca Juga : Refleksi Hari Anti Korupsi: Revolusi Mental Berawal dari Anak dan Istri!

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY